Implementasi Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Terhadap Kebijakan Alokasi Dana Desa di Wilayah Kecamatan Karang Tingggi Bengkulu Tengah

  • Jamil Afrianto Universitas Dehasen Bengkulu
  • Kresnawati Universitas Dehasen Bengkulu
Keywords: Implementation of Article 55 of the Village Law, Village Fund Allocation Policy

Abstract

Village Fund Allocation (ADD) originating from the APBN intended for villages that are transferred through the Regency / City APBD and used to finance government administration, implementation of development, community development, and community empowerment in the village. Article 55 of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, said the Village Consultative Body (BPD) has the function of accommodating and channeling the aspirations of the village community, discussing and agreeing to the Village Regulation Draft with the Village Head, and the BPD having the supervisory authority over the performance of the Village Head. This type of research is quantitative which aims to desk monitoring the implementation of Article 55 of law number 6 of 2014 concerning the functions of village consultative bodies on village fund allocation policies in the Karang Tingggi District of Bengkulu Tengah Regency. The research data was obtained by distributing questionnaires in 18 (eighteen) villages in Karang Tinggi District, Central Bengkulu, which were serving as Village Devices and Village Consultative Bodies. The analytical method used is linear regression using statistical software, the output target of this study is published in national journals and presented in national seminars so that it can be implemented directly by village consultative bodies in carrying out their functions. The results of this study prove that there is a significant influence between the implementation of article 55 of Law No. 0. 6 of 2014 from the functions of legislation and aspirations for village fund allocation policies.

References

Akon dan Riduwan, 2005. Rumus dan data Dalam Aplikasi Statistik, Bandung : Alfabeta

Irwan Muhadi. 2013. Pengawasan Badan Permusyawatan Desa Terhadap Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa 2011-2012 Di Desa Pekaka Kecamatan Lingga Kabupaten Daik Lingga

Kartika, Ray Septianis. (2012). Partisipasi masyarakat dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tegeswetan dan Desa Jangkrikan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo, Jurnal Bina Praja , 4(3), 179-188

Landa, (2015). Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Tintin Peninjau Kecamatan Empanang Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2012. Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan, 4(2). Makalah

Rakorwasdanas, disampaikan oleh Drs. Edy Sudaryanto, 2 Oktober 2012

Meter, Donal, Van and Carl E. Van Horn. The Policy Implementation Process. Sage Publication: Beverly Hill.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Republik Indonesia, 2015. Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 21

_____________. 2015. Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Peraturan Pemerintah No. 22

_____________. 2014. Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. Peraturan Pemerintah No. 43

Situmorang, V, Juhir, J., 1993. Aspek Hukum Pengawasan Melekat. Jakarta: Rineika Cipta

Sugiono. (2010). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND. Banddung : Alfabeta

Sugiyono. (2011). Statistik Untuk Penelitian. Bandung, Alfabeta

Sugiyono. 2014. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung : CV. Alfabeta

Tahir, Arifin. 2014. Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Bandung: CV. Alfabeta

Published
2019-12-30
Section
Articles